Isu Etika dalam Praktik Perpajakan   Leave a comment

ISU-ISU ETIKA DALAM PRAKTIK PERPAJAKAN

Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah akuntansi untuk keperluan pajak.akuntan Pajak dapat membuat beberapa uang yang cukup besar tergantung di mana Anda bekerja dan siapa Anda bekerja.

Tanggung Jawab Akuntan Pajak

Direktur praktik IRS, Leslie Shapiro dalam Armstrong (1993 : 85) lebih menegaskan bahwa ketika secara umum menyetujui bahwa praktisi pajak mempunyai kewajiban atas kemampuan, loyalitas dan kerahasiaan klien, hal ini disebut juga tanggung jawab praktisi atas sistem pajak yang baik. Tanggung jawab terakhir adalah pentingnya pervasive (peresapan).Dalam hubungan antara praktisi dan klien yang normal, kedua tanggung jawab dikenali dan dilaksanakan.Namun, situasi ini adalah sulit.Dalam beberapa situasi praktisi diperlukan untuk memutuskan kewajiban yang berlaku dan dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa kewajiban atas sistem pajak yang tertinggi.IRS bersandar pada praktisi pajak untuk membantu dalam mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak.

Menurut William L. Raby dalam Armstrong (1993 : 85) sistem pajak yang mendukung IRS akan menimbulkan perdebatan pajak. Oleh karena itu,praktisi lebih baik melayani publik dengan mengadopsi suatu sikap. Argumennya adalah aturan etika yang fundamental dalam praktik perpajakan pada tingkat etika personal adalah praktisi pajak harus mengijinkan klien untuk membuat keputusan final.Praktisi tidak berhak mengganti skala nilai kliennya.Disamping itu praktisi harus bertanggung jawab tidak menyediakan informasi yang salah untuk pemerintah.Seorang auditor pajak bertanggung jawab mengaudit pajak penghasilan dari wajib pajak untuk menentukan apakah mereka telah memenuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Audit yang dilakukan oleh auditor pajak termasuk jenis audit kepatuhan.

 

Etika Akuntansi Perpajakan

Ada beberapa standar yang harus dipenuhi oleh akuntan perpajakan untuk menunjukkan keprofesionalannya. Ada 6 standarisasi yang dipersembahkan oleh SSTs, yang menjadi tujuan kita ;

  1. Seorang akuntansi pajak seharuasanya tiadak merekomendasikan suatu keadaan atau posisi jika posisi tersebut tidak pantas
  2. Seorang akuntan pajak seharusnya tidak mempersiapkan atau menandai penghasilan jika hal ini merupakan suatu keadaan dimana seorang tidak bisa merekomendasikan no.1
  3. Seorang akuntan pajak bisa merekomendasikan yang mana dia dapat menyimpulkan suatu keadaan tersebut dengan tidak tergesa-gesa
  4. Seorang akuntan pajak mempunyai kewajiban untuk memberikan nasehat kepada kliennya tentang hukuman yang dapat di berikan karena beberapa keadaan dan sekaligus pemecahan masalahnya.
  5. Seorang akuntan pajak seharusnya tidak merekomendasikan suatu keadaan dimana dapat bertindak secara tidak adil terhadap audit pemilihan proses oleh IRS
  6. Melayani keadaan dimana orang hanya beragumen saja tanpa adanya praktek.
    Tetapi ada beberapa area dari akuntansi pajak yang belum jelas dan sangat problematik.Hal ini adalah area tempat dari exploitation dari sistem pajak.

Ada lima standar yang mengatakan bahwa ”akuntansi pajak tidak merekomendasikan posisi yang ’eksploitasi’ pada proses audit IRS.” tetapi lebih tepatnya perhitungan mengeksploitasi. Sebagai contohnya, apakah etika dari skema penghindaran pajak, dan apakah ada area lain dimana akuntan dapat membantu klien mengeksploitasi sistem pajak dan menghindari kewajiban pajak sesungguhnya. Dalam mengambil keputusan tentang penyisihkan aktivitas, sangat penting untuk diingat STRP statement, ”penilaian kita terhadap sistem pajak dapat berfungsi efisien jika pembayar pajak melaporkan pendapatan mereka yang sebenarnya dalam keuntungan pajak, dengan benar dan secara komplit” posisi ini dikatakan oleh opini Justice Burger’s dalam landmark kasus Arthur Young. Sistem kita yang komprehensif dan kompleks dari pajak federal, mengandalkan penilaian dan pelaporan kita, semua pembayar pajak diminta untuk melakukan keterbukaan dalam pengungkapan dari relevan informasi pada autoritas pajak. Tanpa pengungkapan tersebut dan kekuatan dari pemerintah untuk memaksa pengungkapan, beban pajak nasional kita tidak akan merata dengan adil.

Sebuah sistem yang bergantung pada penilaian sendiri dan pelaporan meletakkan seseorang dalam tipe pikiran dari operasi yang membuat golf seperti honorable game. Peraturan golf ini ada tergantung jika terjadi sesuatu- sebagai contohnya, jika bola melewati daerah.Hal ini menjadi kewajiban bagi pemain golf untuk menghukum dia dalam satu pukulan. Hampir sama dengan pajak. Tergantung dari seberapa besar penilaian dan pelaporannya. Dalam konteks tersebut hal yang adil untuk semua orang adalah untuk melindungi diri mereka. Kehidupan sosial kita didasari oleh sistem penghargaan yang besar. Dapat kita tulis kesimpulan, siapa saja yang mengambil keuntungan dari sistem disebut free riders. Beberapa Orang beranggapan bahwa suksesnya Opini Justice Burger’s tidak hanya terletak pada kehormatan dan penghargaan seperti pada kekuasaan pemerintah untuk memaksa dari pengungkapan. Tapi hal ini tidak berarti karena pemerintah tidak dapat menangkap orang yang mencoba untuk menyampingkan Keadilan dan beban pajak seseorang. Oleh karena itu mengapa dalam lima standar berpendapat, “akuntansi Pajak seharusnya tidak merekomendasikan posisi yang mengeksploitasi’ proses audit IRS” dan standar Yang ke Enam, ”hanya berfungsi sebagai perdebatan posisi. Walaupun demikian beberapa orang berpendapat dari perspective Justice Burger’s, seperti skema yang terakhir mungkin dengan jalan surat dari hukum, mereka tidak mengerti dengan semangat dari hukum, yang sangat membutuhkan beban pajak nasional kita didistribusikan secara adil dan merata. Apa yang mungkin kita dapat dari sini adalah hubungan antara ketidak etisan yang jelas dan praktek illegal, praktek yang dapat menjadi legal atau sah tetapi tidaketis, dan praktek yang secara etika diterima dan dianggalp legal. Aktivitas seperti dijuluki “hustling” dengan kritik yang diharapkan dari praktek. Forbes Magazine melaporkan bahwa Deloitte dan Touche telah terlibat dalam strategi penjualan yang disebut ”The Hustling of Rated Shelters.” The Hustling consists, menurut Abraham J.Briloff, ” pajak jalan kehormatan professional dan klien perusahaan yang terhormat mengeksploitasi keuangan perusahaan modern untuk memuaskan diri dalam skema penghindaran dalam pemborosan pajak”. Akuntan dan perusahaan akuntansi perlu menjaga tanggung jawab social mereka, meskipun akan memungkinkan timbulnya kewajiban pada klien. Namun, hal ini bisa saja menghancurkan persaingan mereka di mata klien.Jika kita beranggapan bahwa hal ini adalah yang dikerjakan sukarela, maka sangat naïf.Jika kita menginginkan sangsi dari IRS untuk menanggulangi kode pajak bukan untuk meningkatkan semangat pajak. Biarpun begitu, tidak adanya gangguan dari IRS, dapat menimbulkan anggapan bahwa akuntan memiliki obligasi etika untuk memperangai rancangan pajak yang agresif atas nama klien untuk klien dari kesejahteraan secara umum. Secara garis besar, akuntan dan perusahaan mereka membutuhkan ketekunan, karena harus profesional dalam batasan etika. Pada artikel, The tax Adviser, Yetmar, Cooper, and Frank address terdapat dua pertanyaan: apa yang dapat membantu penasihat untuk beretika? Tantangan mereka dalam beretika?Pimpinan membantu nilai moral personal dan nilai standar budaya dalam perusahaan dimana tidak mengajak melakukan perjanjian nilai etika untuk mencapai tujuan organisasi.Jadi, hukum pajak dan permintaan dari klien adalah kesempatan potensi yang besar untuk perilaku yang beretika dalam akuntansi pajak. Crenshaw dalam artikelnya menyebutkan empat alasan mengapa dibutuhkan tempat perlindungan pajak:

  1. manajemen perusahaan mencari cara baru untuk memaksimalkan laba dan aliran arus kas
  2. meningkatkan kompleksitas baik dari kode pajak dan keuangan, membuat hal itu lebih mudah dalam realita ekonomi
  3. persepsi tentang investasi bank dan mewujudkan keinginan produk pajak
  4. risiko yang kecil

Fungsi Pajak

Fungsi Pajak terdiri dari dari dua fungsi yaitu:

  1. Fungsi Budgetair

Fungsi Budgetair disebut fungsi utama atau fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang – undang perpajakan yang berlaku.

  1. Fungsi Regulerend

Fungsi Regulerend disebut juga fungsi tambahan karena hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama yaitu budgetair. Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.Contoh : pemerintah ingin memberantas/mengurangi kebiasaan mabuk-mabukan dikalangan generasi muda maka pemerintah mengenakan pajak atas minuman keras dengan demikian harga menjadi mahal dan diharapkan konsumsi minuman keras menjadi berkurang

 

Kompleksitas Aturan Perpajakan vs Tuntutan Klien

Pajak secara klasik memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi bujeter.Kedua, fungsi reguleren.Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2, disebutkan bahwa “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.” Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi yang luas antara lain sebagai sumber pendapatan negara yang utama, pengatur kegiatan ekonomi,pemerataan pendapatan masyarakat, dan sebagai sarana stabilisasi ekonomi. Kalau kita lihat APBN, pajak selalu dituntut untuk bertambah dan bertambah.Pemerintah harus memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Dalam struktur anggaran negara, seperti halnya negara kita bisa mencapai 75% diperoleh dari pajak. Kondisi inilah yang memicu pemerintah untuk membuat aturan-aturan perpajakan.Aturan perpajakan merupakan masalah yang sebaiknya menjadi prioritas bagi pemerintah supaya tidak terjadi tax evasion/tax avoidance.

Berikut ini disajikan kasus yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan vs tuntutan klien:

  1. Jeratan Pajak Ganda pada Dividen

Secara teori Indonesia menganut klasikal sistem. Artinya, ada pembedaan subyek pajak.Yaitu subyek pajak badan dan subjek pajak perseorangan.Yang bermasalah dalam pajak deviden adalah terjadi economic double taxation.Pengertiannya, sebelum dividen dibagi kepada pengusaha, dia merupakan laba perusahaan yang dikenakan pajak, atau disebut pajak korporat.Namun, ketika dibagi lagi kepada pemegang saham di korporat, pemegang saham itu harus dikenakan pajak lagi.Inilah yang disebut sebagai pajak ganda.Sebagai perbandingan, Malaysia dan Singapura tidak lagi menggunakan pajak atas dividen.Mereka menggunakan kredit sistem.Yakni, pajak yang bisa dikreditkan kepada para pemegang saham di korporat.Sehingga, korporat hanya dimaknai sebagai sarana.Subyek pajak tetap melekat pada pribadi.Tak ada lagi pajak ganda yang membebani.

  1. Sengketa Pajak

Kalau terjadi dispute, yakni hitungan wajib pajak (WP) dengan petugas pajak berbeda. Pada UU KUP 2000 kewenangan aparat Fiscus terlalu luas. Jika terjadi sengketa SPT, maka apapun yang akan dipakai adalah hitungan aparat pajak, dan hitungan itu harus dibayar lebih dahulu oleh WP sebesar 50 persen dari hitungan petugas pajak sebelum bisa dibawa kepada pengadilan pajak. Kalau hitungan WP yang dinyatakan pengadilan benar maka WP berhak menerima restitusi.Malangnya, uang restitusi itu kenyataannya tidak segera dibayarkan oleh Fiscus. Jika uang restitusi jumlahnya milyaran jelas saja mengganggu cash flow para pengusaha. Inilah persoalan yang menjadi momok dalam dispute antara WP dengan aparat pajak.Untungnya, dalam UU KUP 28/2007 perhitungan SPT ditentukan secara bersama-sama.Jika ada perbedaan klaim angka, maka yang lebih dahulu dipakai adalah klaim WP.Sebelum masuk ke pengadilan pajak, WP hanya cukup membayar sebesar 50 persen dari klaim hitungan WP sendiri.

  1. Tarif Pajak yang tinggi

Ketua Tax Centre UI, Tafsir Nurchamid dan pengusaha Anton J Supit mengatakan bahwa tarif yang tinggi kalau diturunkan punya dampak pada seretnya penerimaan negara. Padahal disaat yang sama pendapatan negara itu sebagian besar ditujukan untuk membayar hutang dan obligasi rekap. Meskipun semestinya menurut Anton J Supit penerimaan dari pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur. Banyak kalangan perpajakan seperti Permana Agung, Gunadi, dan Haula Rusdiana mengatakan sebaiknya ada kebijakan untuk membuat tarif menjadi lebih rendah. Selain lebih kompetitif bagi dunia usaha, pajak yang rendah dianggap justru akan meningkatkan penerimaan negara karena semakin banyaknya potensi pajak yang terjaring. Satu triliun dari seratus orang jauh lebih baik ketimbang satu triliun hanya dari sepuluh pembayar pajak. Tarif yang tinggi membuat yang bayar menjadi sedikit. Sehingga membuat banyak orang yang lain lebih sering menghindar dan kucing-kucingan dengan petugas pajak. Dalam pikiran mereka, sekali Anda punya NPWP sampai mati Anda akan dikejar oleh aparat pajak. Prinsip ini membuat mereka kalau bisa selalu baku atur atau main belakang dengan fiscus.

 

Etika dalam Perencanaan Perpajakan

Setiap sistem perpajakan tergantung pada tingkat substansial kepatuhan dari wajib pajak. tetapi jangan berhenti pada pertimbangan etis mematuhi surat hukum pajak, atau mereka akan mengambil sikap yang lebih kritis dan tanggung jawab sosialnya terhadap penghindaran pajak serta pengelakan? Dr Alan Stainer adalah Kepala Manajemen Rekayasa di Middlesex University, Bounds Green Road, N11 london 2NQ dan pendiri Direktur Masyarakat Internasional untuk Produktivitas & Kualitas Penelitian: Lorice Stainer adalah Senior Dosen Etika Bisnis di Universitas Hertfofdshire Business School dan Bisnis Etika konsultan dan Alexandra Segal adalah Chartered Accountant, Perpajakan Manager dengan Keeling Akuntan Chartered, London dan Konsultan Perpajakan.

Salah satu masalah yang paling remeh dan menarik dari bisnis modern adalah dimensi etika perpajakan suatu perencanaan pajak. Hal ini dikarenakan kebanyakan bisnis menganggap pajak sebagai permasalahan terbesar mereka. Sedikit mengherankan karena permasalahan ini telah ditulis atau diteliti pada subjek sejauh ini, dan namun mencakup dua pilar utama bisnis kontemporer: profitabilitas dan moralitas. Bisnis keunggulan dan etika bisnis harus sejalan sebagai contoh dalam pemeriksaan oleh Keogh (1988) yang menunjukkan bagaimana bisnis Roundtable, sebuah kelompok yang terdiri dari pejabat eksekutif kepala organisasi yang bermarkas di AS terbesar, menyimpulkan bahwa ada keyakinan mendalam bahwa reputasi bisnis yang adil dan jujur ​​merupakan aset perusahaan yang utama dimana seluruh karyawan harus memelihara dengan baik.

Etika Perpajakan

Walters(1990) mengemukakan pernyataan yang sama mengenai profesi akuntansi. Berkaitan dengan keterkaitan antara isu etika dan khususnya perpajakan Dox (1992) percaya bahwa pelaksana perpajakan sekarang ini harus dapat menghadapi permasalahan dengan cerdas, dapat menyeimbangkan banyak pandangan dan tuntutan mengenai perpajakan. Mereka memperlakukan tuntutan pajak yang bermacam-macam dari klien dan wewenang perpajakan dan pada waktu yang sama patuh terhadap kode professionalitas mereka. The Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) (1995) pada publikasinya “Professional Conduct in Relation to Taxation” memberikan seperangkat peraturan etis untuk pelaksana perpajakan. Hal ini berhubungan luas dengan pertanyaan berapa banyak yang butuh untuk diungkapkan pada wewenang perpajakan. Mereka juga harus berpendirian bahwa konsultan pajak adalah seorang agen yang berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi klien dan bukan untuk seluruh masyarakat. Implikasinya, kemampuan pajak klien diminimalisir subyeknya untuk memaksa bertindak jujur. Kata kejujuran sangatlah subyektif dan akan menimbulkan makna yang berbeda bagi tiap orang. Kebalikannya, Hanson et al (1992) percaya bahwa meminimalisir kemampuan pajak tidak cukup sesuai dengan mengikuti perilaku professional dan etika.

Lynch (1995) membenarkan pendapat, praktek perpajakan tidak jauh berbeda dari mencoba untuk berlaku professional, yang harus disesuaikan dengan standar etika tertinggi. Dibalik aplikasi yang dipertimbangkan dengan tingkatan ketrampilan,pengetahuan dan kemampuannya. Hal yang sangat vital jika membicarakan mengenai etika untuk meyakinkan bahwa difinisi yang paling jelas telah digunakan. Hal ini dikarenakan beberapa penulis dapat bingung dengan keberlangsungannya karena kurangnya pemahaman mengenai proses strategi bisnis.

Perencanaan perpajakan didesian untuk menyusun  baik perorangan atau organisasi yang berkaitan dengan memaksimalkan pendapatan setelah pajak. Tidak perlu dijelaskan bahwa kegiatan bisnis pada hakikatnya dinilai dari prestasinya, yang berkaitan dengan pendapatan setelah pajak mereka bahkan laba berkaitan dengan keadaan bagaimana perilaku untuk meminimalisir kemampuan pajak.  Saat perpajakan dan perencanaannya didiskusikan, secara langsung interpretasi maknanya bahwa mereka terkait dengan tingkat pengelakan atau penghindaran pajak. Secara definisi, pengelakan adalah illegal dan tidak etis. Pada intinya penghindaran dapat diterima, selama mengurangi kempuan pajak dengan cara-cara yang mungkin dilegalkan dan dapat diterima secara etika. Para pendahulu dapat memastikan pengusutan dan hukuman penjara selagi pengikutnya sering mencerminkan perasaan bersalah dari klien. Tapi, menurut Lynch (1995) mengklaim bahwa hidup, dan yang pasti pajak tidak akan semudah itu. James dan Nobes (1996) mempertahankan bahwa pada satu pihak, ada tingkatan dari kesalahan dalam pengelakan pajak, sedang pada penghindaran pajak kadang ada  perbedaan  antara keringanan yang dilakukan dengan jujur dan rencana kompleks yang dibuat untuk meminimalkan pembayaran pajak. Belakangan cara – cara penghindaran pajak sering tidak disukai oleh klien. Turunan dari kata ‘avoision’ mengimplikasikan bahwa keduanya, antara pengelakan paak dan penghindaran pajak  berada pada satu keadaan yang tidak dapat dibedakan, karena tidak hanya ada garis lurus antara penghindaran dan pengelakan, tapi merupakan sebuah area yang bau-abu. Akibat terkhir adalah  tidak dapat dihindarkan hilangnya pendapatan untuk wewenang pajak dan sebagai konsekuensi untuk masyarakat luas.

Beberapa ide yang dikemukakan oleh Jackson (1996) pada hubungannya dengan etika dan perpajakan, dapat ditentang. Dia mengemukakan bahwa membayar pajak tenaga ahli untuk konsultan pajak dengan cara yang legal mengurangi kemampuan pajak termasuk  strategi bisnis dan cukup beretika baik. Dengan cara ini tidak ada penyalahgunaan kepercayaan pada bisnis selain pemberian legalitas yang sangat dibutuhkan. Dia percaya bahwa jika ada celah diabaikan oleh legislator mereka, mereka tugasnya untuk menghapus mereka dan bahwa tidak perlu bagi orang bisnis yang jujur ​​merasa kewajiban apapun untuk memperhatikan celah ini. Namun, ia menganjurkan bahwa pertimbangan harus cukup berbeda jika sebuah organisasi, melalui celah yang, secara hukum pembuangan limbah beracun yang membahayakan pematauan terhadap keadaan dan keamanan masyarakat. Namun, Steiner dan Steiner (1993) mengklaim, harus ada keseimbangan antara bisnis dengan hukum, menguntungkan dan etis, di mana hukum harus menjadi penyebut terendah perilaku etis dapat diterima. menurut Machintosh (1995), itu adalah perilaku sosial diterima, sindrom yang terjalin dengan etika yang disebut manipulasi laba. Oleh karena itu, tentu, dasar perilaku etis harus seragam apapun keadaan, dan tanggung jawab sosial seharusnya tidak hanya berhubungan dengan isu-isu tertentu, seperti keamanan dan kesehatan, tapi setiap aspek bisnis

Apa yang benar-benar diperlukan dalam diskusi bisnis yang etis adalah filosofi stakeholder. Penyelidikan RSA ke dalam Perusahaan Tomorrows (1995) mendukung pandangan ini dan merekomendasikan pendekatan inklusif, yang berarti mengakui pengakuan stakeholder dan hubungan bersama. Evers (1996) mencatat, seperti pengakuan mendasari banyak pemikiran dalam etika bisnis, mempromosikan apa yang digambarkan oleh Mahoney (1995) sebagai kualitas etika bisnis. Stainer dan Stainer (1996) menganjurkan nilai pendekatan berbasis kinerja bisnis melalui Nilai Indexfo Bisnis Excellence (VIBE). Indeks ini mencakup lima elemen kunci untuk sukses: kepuasan pelanggan, efektivitas pasar, efektivitas sumber daya, efektivitas sosial dan kepuasan kerja. metodologi ini stakeholder jelas kontras dengan yang Stanberg (1994) yang, membahas suatu tujuan bisnis etika bisnis, menyatakan bahwa tujuan utama adalah memaksimalkan nilai pemilik.

Perencanaan perpajakan dalam konteks

Pada dasarnya, perpajakan adalah transfer kesejahteraan dari saku orang ke keuangan negara. Pendapatan setelah pajak ditentukan oleh tarif pajak dan efisiensi sistem pemungutan pajak. Pendapatan ini mengatur standar hidup untuk individu dan menciptakan peluang untuk bisnis. Perencanaan perpajakan seharusnya memandang dari sudut pandang bermasyarakat seperti halnya salah satu dari kepentingan pribadi.

Penghindaran pajak, yang berkonotasi katidakberuntungan, terutama manipulasi yang sah menurut hukum. Pengelakan pajak, yang digambarkan oleh Tamari (1995) sangat berkaitan dengan “ ketamakan manusia”, adalah sisi yang gelap dari manipulasi itu. Para akuntan dan praktisi pajak mengacu pada penghindaran yang mengarahkan perencanaan pajak atau peringanan pajak menekankan legalitasnya dan karenanya penerimaan etis dirasakannya. Bagaimanapun, stanford (1973) menekankan bahwa istilah “ penghindaran” seharusnya digunakan untuk mengartikan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan yang  memenuhi sasaran pre-tax. James dan nobes (1996) mengemukakan pandangan mengenai penghindaran atau pengelakan dan bahwa tidak ada perkiraan kuantitatif yang akurat. Namun otoritas pajak secara terus menerus merasa cemas dengan kondisi ini dan pencarian untuk kesalahan pajak akan terus dilakukan. Nampak bahwa jika ada pengurangan dari penghindaran pajak, itu mungkin bukan dalam kaitan pengekangan etis pada wajib pajak tetapi lebih mirip dengan suatu hasil pengembangan dan perbaikan dari prinsip Ramsay (1982), yang mencari kenyataan dalam “undang-undang” disusun secara artifisial bahwa mereka mungkin terlihat seperti pengelakan.

Ada beberapa pendapat mengapa penghidaran dan pengelakan pajak berlangsung, meliputi tarif pajak yang tinngi, hukum yang kurang tepat dan kurangnya penghalang mengenai penghindaran pajak. Dengan tarif pajak yang tinggi, suatu organisasi atau orang pribadi mungkin dapat menemukan kebermanfaatan untuk menghabiskan waktu dan uang yang lebih dalam nasihat, melaksanakan manufer yang lebih kompleks dan mengambil resiko yang tinggi, dalam permintaan untuk menghindari kewajiban pajak. Karenanya, salah satu pendapat fiskal yang didukung oleh pemerintah adalah tarif pajak yang rendah sehingga penghindaran atau pengelakan pajak akan berkurang. Dalam buhungannya dengan hukum yang kurang tepat, akan selalu ada, dengan kecepatan menemukan kesalahan sering mengganggu pembuat undang-undang. Penghalang juga sama untuk terdiri dari mengesankan secara relatif hubungan dan membedakan minat, dan yang sering dirasa adalah hubungan kecil keuntungan potensial dari non compliance.

Berdasarkan deklarasi Punch (1996), pengelakan pajak dan penghindaran pajak oleh individu dan perusahaan terjadi dalam skala yang besar dan kerusakan yang besar pada keuangan. Pendapatan pada umumnya memberikan contoh dari proses regulasi yang kekuatan sangat luas yang meskipun demikian menggunakan pemilihan dan dengan kehati-hatian. Di UK pendapatan dalam negeri jarang dilakukan penuntutan kecuali jika kasusnya adalah “serius” dan pemeriksaan pendahuluan telah memimpin hanya untuk presistent, pengingkaran. Hukuman sosial akan terjadi, dengan publisitas kurang baik yang mungkin, bisa menjadi penghalang yang paling kuat. Keburukan sosial yaitu pengelakan pajak sangat berfariasi antar negara. Sebagai contoh di AS mereka dihormati sebagai national sport dan di Itali sebagai tugas “moral”. Oleh karena itu, bagaimana mungkin organisasi mengetahui permintaan pajak pada negara-negara ketika pangelakan pajak adalah penuh? Berdasarkan poin-poin Argandona (1994), manajer bisnis etis mengharapkan pembayaran pajak sejak dari permulaan dan mempersiapkan rencana mereka sedemikian rupa sehingga fiskal adalah bukan suatu beban tetapi merupakan suatu euntungan.. meskipun, jika proses perpajakan di dalam suatu negara biasanya dianggap sebagai tidak efisien atau tidak wajar, ini bisa mendorong kearah suatu keinginan ditingkatkan untuk menghindari atau menghindarkan pajak. Aktivitas tersebut secara perpajakan bisa diterima.

Di tahun terakhir praktisi pajak telah mengalami banyak perubahan standar dan hukum mengenai perpajakan. Lebih dari itu, penekanan positif pada isu-isu masyarakat dan etika  berangsunr-angsur berkembang. Sekarang ini para akuntan tidak perlu hanya untuk memelihara keterampilan profesional dan teknis mereka, melainkan juga memahami isu etis potensial. Tantangan mengenai etika bisnis terlalu penting untuk dilewatkan atau dikeluarkan dari suatu sisi. Pertimbangan moral harus yang tidak bisa dipaksakan dalam kultur bisnis. Organisasi dan individu harusnya berkewajiban lebih dari yang hanya diperlukan didepan hukum sampai tercipta efisiensi ekonomi.

Dimensi Etika

            Menurut Prodhan (1994), etika dapat didefinisikan sebagai cara manusia bertingkah laku dengan menyertakan norma-norma, baik buruk, hak, dan pilihan dalam berkesepakatan dengan yang lain. Keuangan sering dianggap sebagai nilai disiplin positif yang netral, yang merujuk pada efisiensi tanpa memandang konsekuensi-konsekuensi sosial yang mengiringi. Boone dan Kurtz (1987) meyakini bahwa bisnis menghadapi banyak isu etika setiap harinya, dan dalam hubungannya dengan investor dan kefinansialan, terdapat kemungkinan dimana moralitas bisnis tidak mendapat tempat. Para eksekutif diharapkan untuk dapat menunjukkan standard tertinggi perilaku yang beretika menyangkut praktik-praktik keuangan agar dapat membenarkan kepercayaan publik yang ditempatkan padanya. Begitu pula Hosmer (1991) mengatakan bahwa seharusnya ada suatu tanjakan yang berjenjang pada hierarki piramida tanggung jawab manajerial dari operasional, hingga fungsional, teknikal, konseptual, dan akhirnya pada etika. Kunci dari kinerja bisnis yang baik menurut Creelman (1996) adalah menemukan bagaimana manusia, aset organisasional, dan intelektual pelanggan dapat diseimbangkan sehingga dapat terkombinasi dengan baik untuk menciptakan suatu nilai.

Perencanaan Pajak, yang identik dengan penghindaran pajak, membawa reaksi-reaksi dan penilaian yang berbeda dari berbagai kalangan. Terdapat tiga tonggak batas yudisial dalam perencanaan pajak yang mencerminkan perkembangan historis:

  1. Diktum dari Lord Clyde (1929), bahwa pembayar pajak adalah, “digelari sebagai orang yang cerdik dan lihai sejauh mana dia dapat berlaku jujur dalam mencegah pengurangan kekayaan pada pendapatan”.
  2. Pernyataan Lord Tomlin (1936) bahwa “
  3. Pendapat dari Lord Simon dari Glaisdale (1974) bahwa, “

Dengan demikian dapat dilihat bahwa etika dan perencanaan pajak adalah persoalan kontroversial, bahkan dari sisi yuridis. Dan jika dilihat pada isu etika dari kinerja praktik perpajakan Dox (1992) menyatakan bahwa saat ini para praktisi pajak dihadapkan dengan banyak sekali konflik/pertentangan keinginan sedemikian dengan banyaknya sangsi dari pihak yang berwewenang. Alasan dari persoalan ini adalah bahwa beberapa klien dengan sukarela melangkah ke area abu-abu. Akan tetapi, para praktisi pajak harus memiliki level yang dapat diterima, baik itu pada strategi pajak maupun atas respon klien sebelum merekomendasikan suatu langkah perencanaan pajak.

Lynch (1995) mengindikasikan bahwa akuntan seharusnya memberikan saran dan menekankan sebagaimana kewajiban mereka bahwa adanya risiko dan ketidakpastian saling terkait, begitu juga perubahan undang-undang mungkin saja mengingkari mereka, tanpa mendukung mereka, atau mempengaruhi klien. Hal ini karena jika kesepakatan gagal, maka hubungan antara akuntan dan klien akan dipengaruhi secara kuat. Anggapan moralitas seperti ini seharusnya menjadi sebuah pertanyaan bagi pembayar pajak, bukan pada ahli perpajakannya.

Beberapa studi telah mengangkat isu-isu etika dalam perpajakan dan menyoroti hubungannya dengan ahli perpajakan maupun pembayar pajaknya. Hasil empiris Finn (1988) yang mempelajari bahwa masalah etik di Amerika yang ditemukan oleh para CPA adalah klien meminta agar mereka merubah pajaknya dan bertindak fraud perpajakan, serta untuk mengubah laporan keuangannya sebagaimana konflik kepentingan dan independensi dapat berubah. Topolnicki (1994) melaporkan hasil survey yang diadakan oleh ICR Survey Research Group, yang dilakukan di Amerika, menunjukkan bahwa sepertiga warga Amerika mengakali pajak penghasilan mereka dan dua dari lima objek yang diteliti, menggunakan broker komoditas tidak sah demi mendapatkan ekstra dolar. Longenecker (1989A) mengkomunikasikan hasil survey mengenai etika bisnis manajerial dan profesional dengan menggunakan 2156 responden. Salah satu kesimpulan yang menarik adalah bahwa responden yang masih muda yakni berusia kurang dari 40 tahun, lebih mudah menoleransi seperti dalam pandangan mereka mengenai etika pada berbagai situasi. Hal ini termasuk kasus-kasus yang melibatkan penghindaran pajak, dan para pelaku sama sekali tidak keberatan untuk bertindak tidak etis. Longenecker (1989B) juga melihat adanya perbedaan perilaku etika di antara bisnis besar dan bisnis kecil. Perusahaan kecil cenderung lebih ketat menyangkut etika, seperti tidak menghendaki adanya investasi yang keliru, pengelakan pajak (tax evasion), kolusi dalam insider trading.

Reckers (1994) menunjukkan bahwa perkembangan model pembuatan keputusan di bidang pajak banyak berfokus pada ekonomi dan faktor perilaku yang mempengaruhi kepatuhan, sedangkan etika perpajakan justru menjadi faktor terabaikan. Hasilnya juga mengindikasikan bahwa etika pajak secara signifikan terkait dengan keputusan pengelakan pajak (tax evasion) dan menjadi satu variabel yang hilang dalam model pembuatan keputusan perpajakan. Erard dan Feinstein juga mengatakan bahwa model konvensional dari kepatuhan pajak menekankan pada fakta bahwa pembayar pajak membuat laporan pajak strategis dengan menilairendahkan penghasilan. Berlawanan dengan hal ini, bukti empiris mereka mengatakankan bahwa banyak pembayar pajak yang jujur dalam melaporkan penghasilannya dan tidak menoleransi adanya penipuan. Sebuah model game-theoretic disajikanberkaitan dengan kepatuhan pajak ini dengan memasukkan fakor kejujuran dan ketidakjujuran pembayar pajak. Faktor signifikan lain yang dapat mempengaruhi keputusan dalam pelaporan adalah: persepsi pembayar pajak mengenai kewajaran sistem perpajakan; dan reaksi pembayar pajak terhadap aktivitas, kebijakan, dan para personnel pemerintah.

Pandangan dari negara Eropa, Sorell dan Hendry (1994) menjelaskan suatu contoh praktik perpajakan di Italia di mana tindakan utilitarianisme lebih berhasil daripada peraturan utilitarianisme itu sendiri.

Argandona (1994) meneliti pada tahun 1991 banyak terdapat organisasi besar di Spanyol digugat karena menggunakan faktur yang salah untuk menghindari value added tax (VAD). Masalah etika muncul pada motivasi dari perusahaan yang tergugat bukanlah pengelakan VAT namun untuk membuktikan pembayaran penting yang sebelumnya tidak bis dibuktikan oleh auditor. Hal ini terjadi karena pembayaran tersebut ditujukan untuk kepentingan politis untuk memenangkan perhatian publik dan akuisisi kontrak publik. Letak dilema etika pada faktanya perusahaan seharusnya membayar sejumlah persentase tertentu dari kontrak publik kepada pihak politis, bukan untuk memenangkan kontrak secara ilegal, tetapi hanya untuk dihargai bahwa mereka memenangkan kontrak secara wajar. Hal itu kemudian menjadi suatu kasus pemerasan, tetapi secara khusus pada kontribusi secara tidak langsung kepada publik, dan hal tersebut merupakan tindakan semi korupsi.

Di Inggris, praktik penghindaran pajak mengenai kesangsian etika secara umum dapat diterima. Terdapat suatu kritik bahwa sistem perpajakan di Inggris menjadi regresif, seperti yang dilaporkan oleh Institute of Fiscal Studies (IFS) (1997). Untuk meringankan keregresifan, perusahaan maka mereka harus membayar pajak lebih banyak dan mengurangi usaha penghindaran pajak. Pajak regresif adalah pajak dimana tarif marjinal lebih rendah dari tarif rata-rata, sehingga proporsi penghasilan yang diambil dalam pajak sebagai peningkatan penghasilan. Contoh penting dalam hal ini adalah poll tax (pajak untuk mendapatkan hak memilih) – pajak regresif yang paling menonjol – yang diabaikan karena dianggap tidak adil. Heady (1993) menekankan bahwa banyak saran untuk reformasi pajak, seperti poll tax sering dinilai oleh para ahli ekonomi dalam hal efisiensi ekonomi versus keadilan. Contoh lain dari pajak regresif ini adalah pengenaan pajak pada tembakau dan bir, dimana antara mereka konsumen yang miskin maupun kaya dikenakan pajak yang sama atas barang tersebut. Akan tetapi, justru kaum miskinlah yang lebih banyak menghabiskan penghasilannya untuk konsumsi atas produk tersebut. Hal ini berlawanan dengan konsep yang diberikan oleh Adam Smith sekitar lebih dari 200 tahun yang lalu yang mengatakan bahwa pembayaran pajak seharusnya proporsional dengan pendapatan masing-masing individu.

Karena terdapat banyak tekanan dari para stakeholder, kebanyakan konsep etika pada perusahaan akan menghasilkan isu-isu yang dialamatkan dan selanjutnya membutuhkan perhatian yang serius. Akuntan pajak akan selalu dipengaruhi oleh kode-kode dan standard profesional, kebijakan perusahaan, dan integritas masing-masing individu. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) (1996) pada Guide to Professional Ethics menyatakan bahwa integritas tidak hanya mengimplikasikan kejujuran tetapi juga kewajaran yang berkaitan dengan kebenaran. Etika adalah faktor kunci bisnis bagi profitabilitas yang terus membaik dan kebaikan reputasi.

 

 

Posted August 24, 2011 by liswonderland in Etika Bisnis & Profesi, Kuliahku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: