Corporate Governance   Leave a comment

CORPORATE GOVERNANCE

 

Pendahuluan

Hanya ada satu tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Begitu kata Milton Friedman, pelopor neo-liberalisme. Dalam peradaban modern, institusi bisnis memainkan peranan yang sangat penting. Karena, kemunculannya persis terjadi ketika institusi-institusi yang lain, seperti negara, politik, agama, dan bahkan keluarga, mengalami pembusukan. Melalui sebuah proses transformasi besar (Polanyi, 1957), bisnis lalu menjadi institusi legitimasi yang keberadaannya mempengaruhi cara masyarakat mentata dirinya. Dalam kaitannya dengan keuntungan, Friedman memang menambahkan bahwa untuk mencapainya harus dilakukan sesuai dengan aturan main (rule of the game) tertentu. Tapi aturan main yang mana? Regulasi, etik dan moral adalah sesuatu yang maya, sementara keuntungan sudah jelas bersifat nyata. Maka wajar jika seluruh gerak dan dinamika bisnis modern bermuara pada kekuatan nyata tersebut. Mengejar keuntungan. Belakangan ini, terutama setelah peristiwa serangan teroris 11 September, sebagian kalangan teoritisi bisnis berupaya menafsirkan ulang eksistensi bisnis dalam hubungannya dengan masyarakat. Dan tema corporate governance menjadi wacana penting dalam menggagas arah dan masa depan dunia bisnis.

 

Pengertian

            Corporate Governance atau tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manejemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.

Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.

Perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan di perusahaan modern telah meningkat akhir-akhir ini, terutama sejak keruntuhan perusahaan-perusahaan besar AS seperti Enron Corporation dan Worldcom. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada akhir tahun 2004.

Sedangkan good corporate governance dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

  • Baik (Good) adalah tingkat pencapaian terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi persyaratan, menunjukkan kepatutan dan keteraturan operasional perusahaan sesuai dengan konsep CG.
  • Sistem adalah prosedur formal dan informal yang mendukung struktur dan strategi operasional dalam suatu perusahaan
  • Proses adalah kegiatan mengarahkan dan mengelola bisnis yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat, serta mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham.
  • Struktur adalah (a) susunan atau rangka dasar manajemen perusahaan yang didasarkan pada pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab di antara organ perusahaan (dewan komisaris, direksi dan RUPS/pemegang saham) dan stakeholder lainnya, dan (b) aturan-aturan maupun prosedur-prosedur untuk pengambilan keputusan dalam hubungan perusahaan.

Perkembangan Konsep Corporate Governance (CG)

Konsep CG memiliki perspektif sempit maupun luas. Secara sempit, konsep CG merupakan konsep yang menitikberatkan pada keselarasan hubungan organ-organ perusahaan (pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi yang mengelola perusahaan). Konsep CG ini dikenal dengan nama shareholders model of governance. Dalam shareholders model of governance, konsep CG dihadapkan pada dua isu yang utama, yaitu:

1.    Permasalahan Keagenan (Agency Problem)

Menurut Monks dan Minow (1995), perusahaan merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada berbagai partisipan untuk berkontribusi dalam modal, keahlian, serta tenaga kerja dalam rangka memaksimumkan keuntungan dalam jangka panjang. Partisipan-partisipan yang berkontribusi pada modal disebut sebagai pemilik (prinsipal), sedangkan partisipan-partisipan yang berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja disebut agen (pengelola perusahaan). Adanya dua partisipan tersebut (pemilik dan agen), menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya. Setelah melakukan penempatan atas modal yang dimiliki, pemilik akan meninggalkan perusahaan tanpa adanya suatu jaminan bahwa modal yang telah ditempatkan tidak akan disalurkan untuk investasi atau proyek yang tidak menguntungkan. Munzig dan Grosvenor (2003) menyatakan bahwa pemilik tidak memiliki jaminan, kecuali saham perusahaan yang saat ini dipegang olehnya. Kesulitan yang dirasakan oleh pemilik ini merupakan inti dari permasalahan keagenan.

Chandler dan Bratton menyatakan bahwa sampai dengan tahun 1970, permasalahan keagenan yang terkait dengan legitimasi penggunaan kekuasaan dengan dikotomi antara pemilik modal dan agen menjadi elemen sentral yang mendominasi berbagai penelitian dalam perusahaan. Pengaruh langsung dari ide ini masih dapat dirasakan sampai saat ini, terutama di antara para praktisi dan para pembuat keputusan yang secara spesifik membicarakan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan GCG sebagai suatu permasalahan yang pada intinya terkait dengan pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Learmount, 2002).

2.    Permasalahan Kontrak yang Tidak Lengkap.

Setelah tahun 1970 muncul teori-teori ekonomi baru tentang perusahaan. Teori-teori ini diajukan oleh Alchian dan Demset’z (1972) serta Jensen dan Meckling (1976). Alchian dan Demset’z serta Jensen dan Meckling memperkenalkan ide bahwa perusahaan merupakan nexus of contract (Learmount, 2002). Perusahaan merupakan nexus of contract mengandung arti bahwa di dalam perusahaan terdapat sekumpulan kontrak timbal balik (quid pro quo contract) yang memfasilitasi hubungan antara pemilik perusahaan, karyawan, pemasok, dan berbagai partisipan lainnya yang terkait dengan perusahaan (Fan, 2004).

Terkait dengan perusahaan sebagai nexus of contract, Maher dan Andersson (2000) menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah kontrak yang lengkap antara pemilik modal dan agen yang dapat merinci pembagian keuntungan diantara pemilik modal dan agen; dan juga dapat menggambarkan tindakan yang memadai dalam semua situasi yang memungkinkan. Penyebab dari tidak adanya kontrak yang lengkap adalah tidak dapat dilakukan perkiraan setiap kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang atau karena kendala biaya yang mahal untuk mengantisipasi setiap kemungkinan tersebut (Maher dan Andersson, 2000).

Tidak adanya kontrak yang lengkap telah menyebabkan munculnya sejumlah kondisi yang memerlukan tindakan pengendalian dalam pengelolaan perusahaan yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Grossman dan Hart (1986) menggambarkan hal ini sebagai hak-hak kontrol residual, yaitu hak untuk membuat keputusan dalam situasi yang tidak dijelaskan dalam kontrak, contohnya hak untuk membuat keputusan pada saat pengelolaan suatu investasi menghadapi kondisi yang berbeda dengan apa yang direncanakan. Dalam kenyataannya, walaupun pemilik modal juga menerima hak-hak pengendalian tersebut agar dapat memutuskan sesuatu yang tidak terduga, pengalokasian residual control bagi pemilik modal seringkali tidak efektif karena sebagian besar pemilik modal seringkali tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki cukup informasi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Bahkan, untuk kedua hal tersebutlah pemilik modal memperkerjakan agen. Dengan kata lain agen dapat melakukan residual control dan mengalokasikan dana-dana perusahaan sesuai dengan pilihannya (Maher dan Andersson, 2000).

Selanjutnya, secara luas konsep CG merupakan konsep yang menitikberatkan pada tanggung jawab yang diemban perusahaan kepada sejumlah pemangku kepentingan, di samping pemilik atau pemegang saham. Para pihak yang berkepentingan ini meliputi para kreditor dan konstituen-konstituen sosial seperti anggota masyarakat tempat perusahaan berlokasi, lingkungan, serta pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Konsep CG seperti ini dikenal dengan nama stakeholders model of governance. Dalam kerangka analisisnya, stakeholders model of governance menekankan pada keberadaan perusahaan sebagai institusi yang harus bertanggung jawab secara sosial dan sebagai insititusi yang harus dikelola untuk kepentingan publik (Maher dan Andersson, 2000). Salah satu bentuk dari stakeholders model of governance adalah corporate social responsibility (CSR). CSR merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kepedulian kepada kesejahteraan masyarakat (social welfare) melalui praktik-praktik bisnis yang sesuai dengan aturan, etika, dan moral, serta melalui kontribusi dari sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan (Kottler, 2005).

 

Masalah Corporate Governance

Karena masalah corporate governance merupakan masalah yang timbul sebagai akibat pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda maka barangkali cukup menarik kalau masalah tersebut di kelompokkan sesuai dengan karakteristik perusahaan. Hal ini disebabkan karena masalah utama dalam corporate governance tersebut mungkin berbeda sesuai dengan karakteristik perusahaan.

 

1. Perusahaan yang kepemilikannya sangat menyebar (dispersed ownership).

Dalam tipe perusahaan seperti ini masalah keagenan yang sering yang sering timbul masalah antara agent (pihak manajemen) dengan owners (pemegang saham). Masalah ini nampaknya paling sering dijumpai di perusahaanperusahaan AS yang terdaftar di NYSE. Diketemukan misalnya, bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen dibandingkan dengan perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi (Goldberg and Idson, 1995). Untuk memperkecil masalah keagenan ini antara lain dilakukan dengan membuat agarpihak manajemen juga ikut  memiliki saham (insider ownership). Penelitian Kim, Lee and Francis (1988) menemukan bahwa perusahaan dengan insider ownership yang lebih besar mempunyai kinerja investasi yang lebih baik daripada perusahaan dengan insider ownership yang kecil. Meskipun demikian tidaklah berarti bahwa nilai perusahaan dapat dimaksimumkan dengan memaksimumkan insider ownership. Hal ini disebabkan karena penurunan biaya keagenan tidaklah monotonic dengan peningkatan insider ownership (Murali and Welch 1989). Masalah keagenan antara owners dan kreditur meskipun mungkin terjadi nampaknya kurang mendapat perhatian.

 

2. Perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi (closely held).

Dalam tipe perusahaan seperti ini, timbul dua kelompok pemegang saham,

yaitu controlling dan minority shareholders. Karakteristik ini banyak dijumpai untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa di Indonesia (konglomerat) dan di Korea (chaebol). Masalah keagenan yang timbul terutama adalah antara controlling dan minority shareholders. Masalah keagenan menjadi semakin makin serius karena seringkali perusahaan yang terdaftar di bursa merupakan salah satu unit usaha dari grup sehingga masalah self-dealing yang dapat merugikan minority shareholders sering terjadi. Karena itu bukan hanya diperlukan adanya peraturan yang mencegah hal ini tetapi juga harus ada mekanisme untuk menegakkan peraturan tersebut. Karena pihak manajemen praktis diangkat dan diberhentikan oleh controlling shareholders maka masalah keagenan antara controlling party dan manajemen tidaklah serius. Dalam situasi ini pula kemungkinan terjadinya masalah keagenan antara owners dengan kreditur lebih besar dari pada tipe perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar.

 

3. Perusahaan yang merupakan BUMN

Tipe perusahaan ini mempunyai kekhususan dalam artian bahwa pemiliknya tidak dapat mengontrol perusahaan secara langsung karena pemiliknya

diwakili oleh pejabat yang ditunjuk (missal menteri). Dengan demikian maka sebenarnya deal (kesepakatan) yang terjadi adalah antara wakil pemilik (agent) dengan manajemen (yang juga agent). Kesepakatan juga dapat terjadi antara agent (entah mewakili pemilik atau sebagai pihak manajemen) dengan kreditur. Masalahnya kemudian adalah apakah para agent tersebut (pejabat yang mewakili pemilik ataupun pihak manajemen) akan terbaik bagi kepentingan pemilik perusahaan (negara)? Penelitian komprehensif nampaknya belum dilakukan, tetapi berbagai kasus yang terpublikasikan nampaknya menunjukkan bahwa keputusan-keputusan kadang-kadang diambil untuk kepentingan para agent. Tanpa transparansi dan sistem kontrol yang baik (termasuk enforcement) sangat besar peluang para agent mengambil keputusan yang menguntungkan diri mereka. Dengan kata lain, mekanisme untuk menegakkan peraturan perlu efektif.

 

4. Corporate Governance di Sektor Korporat dan Keuangan

Disadari bahwa corporate governance yang baik akan ditunjukkan oleh kinerja perusahaan yang baik pula. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator pasar modal (bagi perusahaan yang telah go public) maupun indikator akuntansi. Kadang-kadang juga tidak jelas apakah suatu keputusan yang diambil oleh pihak manajemen mencerminkan buruknya corporate governance ataukah hanya merupakan trade off antara risk and return. Karena kadang-kadang pemilik perusahaan sengaja mengambil keputusan yang beresiko tinggi dengan pertimbangan bahwa kalau keputusan tersebut terbukti berhasil, maka pemilik akan menikmati imbalan yang (sangat) tinggi, sedangkan apabila gagal, kreditur diminta untuk ikut menanggung kerugian. Masalah ini disebut sebagai debt agency problem. Berdasar pertimbangan tersebut, seringkali pihak kreditur menyaratkan berbagai covenant untuk melindungi kepentingan mereka. Hanya saja apabila lindungna kepentingan kreditur tersebut tidak efektif, makin besar godaan bagi pemilik perusahaan untuk memanfaatkan kelemahan tersebut.

 

 

Posted August 24, 2011 by liswonderland in Kuliahku, Sistem Pengendalian Manajemen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: